Euro 2024: Jadwal pertandingan, ‘grup neraka’, dan favorit juara

Italia, Euro 2024
Keterangan gambar,Juara bertahan Italia akan berada di Grup B Euro 2024 bersama Spanyol, Kroasia, dan Albania.

Penantian para pecinta sepakbola hampir berakhir. Sebanyak 16 tim sepak bola nasional papan atas Eropa akan mulai berkompetisi di Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 dalam waktu kurang dari 10 hari.

Ketika 16 negara telah terbagi ke dalam empat grup dan jadwal pertandingan telah ditentukan, berikut rincian lengkap untuk Euro 2024.

Kapan turnamen akan dimulai?

Digelar di Jerman, Euro 2024 resmi dimulai pada 14 Juni mendatang di Allianz Arena, kandang Bayern Munich.

Skotlandia akan menjadi tim yang menghadapi tuan rumah pada pertandingan pertama turnamen tersebut.

Akan ada dua hingga empat pertandingan setiap hari di babak grup hingga 26 Juni dan babak 16 besar akan dimulai pada 29 Juni.

Dari empat grup, terdapat dua ‘grup neraka’ yang masing-masing dihuni setidaknya dua tim kuat. Kedua grup itu adalah Grup B dan Grup D.

Grup B berisi Spanyol, Kroasia, Italia, Albania. Sedangkan Grup D berisi Polandia, Belanda, Austria, Prancis.

Anda bisa mengunduh kalender Euro 2024 melalui tautan ini

kalender Euro 2024

Ajang ini akan berakhir pada hari Minggu, 14 Juli di Olympiastadion, Berlin.

Euro 2024 akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan Jerman sejak reunifikasi. PIala Eropa edisi tahun 1988 diadakan di Jerman Barat.

Kapan tiket pertandingan mulai dijual?

Tiket pertandingan awalnya dijual untuk umum dari tanggal 3 hingga 26 Oktober 2023 lalu dan dialokasikan melalui undian.

Fase penjualan utama tiket UEFA EURO 2024 sekarang telah berakhir.

UEFA memperingatkan para penggemar bahwa penjual tiket tidak resmi berupaya mengeksploitasi tingginya permintaan dengan menawarkan tiket palsu di pasar sekunder.

Siapa difavoritkan menjadi juara?

Inggris adalah favorit semua bandar taruhan di Inggris pada saat artikel ini disusun, dengan peluang 3/1.

Prancis di urutan kedua dengan peluang 4/1 dan tuan rumah Jerman di urutan ketiga dengan 5/1.

Georgia, Albania, Slovenia dan Slovakia dianggap sebagai tim dengan kemungkinan juara paling kecil, masing-masing antara 200/1 hingga 900/1.

Bagaimana pembagian grup Euro 2024?

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania

Grup C: Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris

Grup D: Polandia, Belanda, Austria, Prancis

Grup E: Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina

Grup F: Turki, Georgia, Portugal, Republik Cekohttps://flo.uri.sh/visualisation/18266670/embed?auto=1

Bagaimana cara menonton pertandingan di Indonesia?

Grup MNC memegang hak siar tunggal Euro 2024 di Indonesia. Publik memiliki opsi menyaksikan tayangan pertandingan secara gratis dan berbayar melalui siaran yang mereka sajikan.

Bagaimana performa tim peserta Euro 2024?

Menjelang turnamen, enam tim tidak terkalahkan selama kualifikasi. Mereka adalah Prancis, Inggris, Portugal, Belgia, Romania, dan Hungaria.

Portugal adalah satu-satunya tim yang memenangkan setiap pertandingan. Mereka mengakhiri kualifikasi dengan mencetak 36 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Spanyol dan Skotlandia hanya kalah satu kali, sedangkan Turki dan Austria juga lolos dengan rekor tak kalah impresif.

Meskipun Portugal memenangkan setiap pertandingan kualifikasi, mereka tidak memiliki pencetak gol terbanyak dalam fase kualifikasi.

Pencetak gol terbanyak adalah penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, yang mencetak 14 gol dalam delapan pertandingan untuk Belgia.

Stadion mana saja yang akan menggelar laga?

Allianz Arena dan Olympiastadion akan terlihat sepanjang turnamen. Total ada 10 kota tuan rumah, termasuk Cologne dan Dortmund.

Signal Iduna Park, kandang klub Borussia Dortmund, akan menjadi tuan rumah pertandingan di Grup B, D dan F, sekaligus terpilih sebagai salah satu venue babak 16 besar dan semifinal.

Berikut daftar lengkap tempat penyelenggaraan turnamen tersebut:

  • Berlin: Olympiastadion (70.000 tempat duduk)
  • Cologne: Cologne Stadium (47.000)
  • Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)
  • Dusseldorf: Dusseldorf Arena (47.000)
  • Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000)
  • Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)
  • Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000)
  • Leipzig: Leipzig Stadium (42.000)
  • Munich: Munich Football Arena (67.000)
  • Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000)

Siapa pesepakbola populer yang tak akan berlaga di Euro 2024?

Penyerang Manchester City, Erling Haaland, dan gelandang Arsenal, Martin Odegaard, tidak akan ambil bagian dalam kompetisi ini karena Norwegia gagal lolos.

Di grup kualifikasi yang sama dengan Spanyol dan Skotlandia, mereka tidak mengumpulkan cukup poin untuk mendapatkan tempat otomatis dan juga tidak bisa lolos melalui babak play-off.

Swedia adalah negara penting lainnya yang tidak akan ambil bagian di Jerman, karena gagal lolos untuk pertama kalinya sejak tahun 1996.

https://epicdigitalvault.com/
https://houarapress.com/kophunkhap/
https://duocphamhungloi.com.vn/wp-content/site/thikongkia/
https://white-wolf-427444.hostingersite.com/wp-content/site/thikongkia/

Hamas seeks ‘complete halt’ to war in Gaza proposal response

Getty Images A boy walks through rubble in Gaza

Hamas says it has submitted its response to a US-backed plan for a ceasefire in Gaza, with a senior group official telling the BBC that it still requires an Israeli commitment to a permanent ceasefire.

In a statement, the group, and its Palestinian Islamic Jihad (PIJ) allies, expressed “readiness to positively” reach a deal.

The proposed ceasefire plan – which was endorsed by the UN security council on Monday night – calls for a six-week ceasefire that would eventually become permanent.

Qatar and Egypt – who, along with the US, have mediated negotiations between Israel and Hamas – confirmed that the Palestinian group had submitted its reply.

In its statement on Tuesday evening, Hamas called for a “complete halt” to fighting in Gaza.

“The response prioritises the interests of our Palestinian people and emphasises the necessity of a complete halt to the ongoing aggression on Gaza,” Hamas and the PIJ said.

The groups added that they were ready “to engage positively to reach an agreement that ends this war”.

White House national security spokesperson John Kirby said it was “helpful” that Hamas had submitted a response and that US officials were “evaluating” the group’s requests.

Earlier on Tuesday US Secretary of State Antony Blinken said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had “reaffirmed his commitment” to the Gaza ceasefire plan and the world was waiting for the Hamas response.

The proposal set out by President Biden last month involves an initial six-week ceasefire, with Hamas releasing some hostages in exchange for Israel releasing an undefined number of Palestinian prisoners.

A second phase would see the remaining hostages released by Hamas and a total withdrawal of Israeli forces from Gaza as part of a “permanent” ceasefire, but the latter would still be subject to negotiations.

The actual Israeli proposal – reportedly lengthier than the summary presented by Mr Biden – has not been made public and it is unclear whether it varies from what the president conveyed in his statement on 31 May. It was presented to Hamas days prior to Mr Biden’s speech.

Mr Netanyahu has acknowledged his war cabinet has authorised the plan but has not voiced unequivocally support for it. Far right members of his cabinet have threatened to quit his coalition and trigger its collapse if the deal goes forward, seeing it as surrender to Hamas.

As Mr Blinken met Israeli officials in Tel Aviv on Tuesday, protesters outside his hotel held American flags calling for an agreement. Many held pictures of hostages and chanted: “SOS, USA”, and “we trust you, Blinken, seal a deal”.

Vicki Cohen, the mother of Nimrod Cohen, 19, an Israeli soldier who was kidnapped by Hamas on 7 October, held a banner showing his picture.

She told the BBC: “We come here to ask Blinken and the USA government to help us, to save us from our government. Our prime minister doesn’t want to bring our loved ones back, we need their help to pressure our government.”

He then travelled to the Dead Sea for a conference of Arab leaders calling for greater aid access into Gaza, where he said Israel “can do more”. He also announced $404 million in new aid for Palestinians, urging other countries to also “step up” assistance.

The war began after Hamas attacked Israel on 7 October, killing about 1,200 people and taking 251 others back to Gaza as hostages. The Hamas-run health ministry in Gaza says more than 37,000 people have been killed in the Israeli offensive since then.

https://103.176.79.210/
https://103.217.144.239/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://terushuat.site/
https://shippingstore.site/
https://www.bajubagushuat.shop/
https://lasthuat.site/
https://megalux138pasti.art/
https://kadal.fun/
https://kadal.space/
https://huat-138.xyz/
https://heylink.me/huat138/
https://amphuat.site/
https://huat138bisa.store/
https://kakekdisko.boats/
https://nagamerah.sbs/
https://nagaemas.skin/
https://lebarkan.cyou/
https://huatkoi.shop/
https://epal-shop.com/
https://boglechandler.com/
https://103.54.170.14/
https://qilindo.com/
https://seowords.org/
https://ligueprofoot.com/
https://journalhcnouest.com/
https://gibson-girls.com/
https://103.117.56.197/
https://duocphamhungloi.com.vn/wp-content/site/thikongkia/
https://gaiartist.com/wp-content/site/thikongkia/
https://dishub.sitarokab.go.id/thikongkia/
https://doveruniversity.com/thikongkia/

https://situsgacor-klick.tumblr.com/
https://pragmaticplay-klik.tumblr.com/
https://pgsoft-klik.tumblr.com/
https://microgaming-klik.tumblr.com/
https://joker123-klik.tumblr.com/
https://pay4d-klik.tumblr.com/
https://idnslot-klik.tumblr.com/
https://slot88-klik.tumblr.com/
https://dewaslot88-klik.tumblr.com/
https://huat138-klik.tumblr.com/

The impact of recognising a Palestinian state

Reuters A Palestinian girl carries cans to collect water in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, on 22 May
Many countries say they will only recognise a Palestinian state as part of a long-term political solution

As fighting and suffering continues in Gaza, and violence grows in the West Bank, prospects of the Palestinian people gaining their own state might seem further away than ever.

The decision by several European countries to formally recognise the existence of a Palestinian state will not overcome the reality that such ambition still faces huge obstacles.

But the declarations by Ireland, Spain and Norway will put pressure on other countries in Europe – including the UK, France and Germany – to follow them in supporting Palestinian self-determination.

“This is extremely significant,” one Arab diplomat said. “It reflects European frustration with the Israeli government’s refusal to listen.

“And it puts pressure on the EU to follow suit.”

But Israeli ministers insist this will encourage Hamas and reward terrorism, further reducing the chances of a negotiated settlement.

Most countries – about 139 in all – formally recognise a Palestinian state.

On May 10, 143 out of 193 members of the United Nations’ general assembly voted in favour of a Palestinian bid for full UN membership, something that is only open to states.

Palestine currently has a kind of enhanced observer status at the UN, which gives them a seat but not a vote in the assembly.

It is also recognised by various international organisations including the Arab League and the Organisation of Islamic Cooperation.

A minority of European countries already recognise a Palestinian state. They comprise Hungary, Poland, Romania, the Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria which adopted the position 1988; and others including Sweden, Cyprus and Malta.

But many European nations – and the United States – say they will recognise a Palestinian state only as part of a long-term political solution to the conflict in the Middle East.

This is often referred to as the ‘two-state solution’ where both Israelis and Palestinians agree to have their own states with their own borders.

European countries and the US differ over when they should recognise a Palestinian state.

Ireland, Spain and Norway say they are doing so now to kick-start a political process. They argue there will be a sustained solution to the current crisis only if both sides can aim at some kind of political horizon.

These countries are also responding to domestic political pressures to show more support for Palestinians.

In the past, the position of many Western countries was that Palestinian statehood should be a prize for a final peace agreement.

But Lord Cameron, the UK Foreign Secretary, and some other European countries have in recent months shifted their positions, saying the recognition of Palestinian statehood could come earlier, to help drive momentum towards a political settlement.

In February, President Macron of France said: “The recognition of a Palestinian state is not a taboo for France.”

And earlier this month, France supported Palestinian membership of the UN in the general assembly vote.

The US has privately discussed this issue with European allies but is more cautious and wants a clearer sense of what the policy would mean in practice.

So the key debate behind the scenes is about when these holdout countries should recognise a Palestinian state: when formal peace talks begin between Israelis and Palestinians, when Israel and Saudi Arabia normalise diplomatic relations, when Israel fails to undertake certain actions, or when the Palestinians take certain actions.

In other words, they want recognition of the state of Palestine to be a big moment designed to achieve a diplomatic outcome.

“It is a big card that Western countries have to play,” one Western official said. “We don’t want to throw it away.”

The problem is that recognising a Palestinian state is largely a symbolic gesture if it does not also address the vital concomitant questions.

What should the borders be? Where should the capital be located? What should both sides do first to make it happen?

These are difficult questions that have not been agreed – or even answered – satisfactorily for decades.

As of today, a few more countries in Europe now believe there should be a Palestinian state.

Supporters will cheer the move, opponents will decry it.

The grim reality for Palestinians on the ground is unlikely to change.

https://103.176.79.210/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://103.54.170.14/
https://qilindo.com/
https://seowords.org/
https://ligueprofoot.com/
https://journalhcnouest.com/
https://gibson-girls.com/

Domestic tourism soars in China but foreigners stay away

BBC/KATHERINA TSE A popular thing to do in Wuzhen is to pose for photos dressed in traditional hanfu clothing
A popular thing to do in Wuzhen is pose for photos dressed in traditional hanfu clothing

With the Chinese economy facing massive challenges, there have been concerns over its growth potential, at least in the immediate future.

Yet a key exception is emerging in the form of domestic tourism.

Last week’s five-day public holiday to mark labour day saw 295 million trips made within China, according to figures from the Ministry of Culture and Tourism. This was 28% higher than pre-pandemic figures recorded in 2019.

The Transport Ministry’s figures are also staggering: 92 million rail trips; almost 10 million air trips and 1.25 billion highway journeys.

However, this comes as international arrivals continue to lag, with foreigners currently entering China at barely 30% of 2019 levels. Why the disparity?

The beautiful historical river town of Wuzhen, a short drive from Shanghai, is considered one of China’s top visitor sites for travellers of all types. When we arrive the little pathways and old bridges which cross narrow waterways are filled with visitors.

A popular thing to do in Wuzhen is to pose for photos dressed in traditional hanfu clothing – as if you have really been transported back hundreds of years.

Two women in their 20s, friends since high school, are visiting from Jilin Province in the north east. After arriving, they spend an hour getting their hair done in an elaborate imperial-era style – and they are full of praise for Wuzhen’s classical beauty.

We ask if, following the post-Covid opening up, many of their family and other friends have been travelling much? “Of course, after the pandemic, we’re all visiting other places.”

Nearby a local man who is selling ice-creams also says tourist numbers are “not that bad lately”.

As good as before Covid? “Almost the same,” he replies.

Shopkeeper Wang Ying, who sells traditional snacks, echoes this sentiment with a big smile on her face. “Business is going well, and it’ll only get better.”

BBC/KATHERINA TSE Wuzhen is considered one of China's top visitor sites
Wuzhen is considered one of China’s top visitor sites

All this will be seen as good news for the Chinese government. It’s been saying that a push on domestic consumption can counter the significant faltering portions of the economy.

Major players in the once-mighty property sector are struggling to stay afloat, local government debt continues to rise, and persistent youth unemployment has left highly qualified university graduates uncertain of their future.

Amid all these challenges, the Communist Party has set a target of “around 5%” GDP growth for this year. Apart from the fact that analysts have long questioned the veracity of the country’s official growth figures, economists are also asking how such a target can be reached, in any genuine sense, in 2024 without significant extra stimulus.

One lifeline could be a more buoyant travel scene which could bring broader business opportunities and greater service industry employment.

Schubert Lou, chief operating officer at travel agency Trip.com, told the BBC: “We’ve seen very strong domestic travel demand with search volumes in hotels up 67% compared to last year, and flight volumes up 80%.”

Tourism industry consultant Peng Han from Travel Daily is following the investment trail to see how the business community really views the possibilities in the sector.

“With famous international hotel brands – like Intercontinental, Marriott and Hilton – you just have to look at their growth in China in 2023,” he says. “Then check the performance goals for these large hotel groups in 2024 which have also been set relatively high. This shows that they are very optimistic about the growth potential of the Chinese market.”

But, while the volume of local travellers might be up, Mr Peng does point to the problem of per capita consumption which remains persistently low.

He says general uncertainty about the Chinese economy is putting more emphasis on saving, so people are looking for good value options. They are going on holidays and paying for things but doing so much more frugally.

This is where an increase in big-spending foreigners could help. But they are simply not travelling to China in the numbers they used to.

In 2019, nearly 98 million international visitors came to the country. Last year it was only 35 million – including business trips, students and the like. Mr Lou describes the domestic versus international market as “uneven”.

For many in the tourism industry here specialising in services for foreign travellers, “uneven” would be an understatement. Three years of harsh Covid prevention measures drove down arrivals from other countries, but that alone can’t account for the current situation.

Huang Songshan, the head of the Centre for Tourism Research in the School of Business and Law at Australia’s Edith Cowan University, blames this weakness in part to “the shifting geopolitical landscape globally”.

Getty Images Chinese performer
China’s culture and heritage has traditionally been a big draw for tourists

In the peer-reviewed East Asia Forum, he pointed to a 2023 survey carried out by the Pew Research Centre, writing that, “Most individuals in Western nations hold unfavourable views towards China. The Chinese government’s tightening grip on societal regulations could potentially cause discomfort for foreign travellers in China.”

Official travel advice from some governments echo this sentiment, at times quite harshly.

Washington warns potential travellers to “reconsider travel to Mainland China due to the arbitrary enforcement of local laws, including in relation to exit bans, and the risk of wrongful detentions”.

Australia advises “a high degree of caution” warning that “Australians may be at risk of arbitrary detention or harsh enforcement of local laws, including broadly defined National Security Laws”.

The political environment has also taken a toll on flight availability and price. This is especially the case with connections to and from North America. Last month’s 332 scheduled round trips between China and the US contrasts with 1,506 in April 2019.

As a result, finding a seat on a direct flight can be extremely difficult and those that are available are very expensive.

President Xi Jinping made a speech at a dinner on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation conference in San Francisco last November addressing this point. “Today, President Biden and I reached important consensus,” he told the crowd.

“Our two countries will roll out more measures to facilitate travels and promote people-to-people exchanges, including increasing direct passenger flights, holding a high-level dialogue on tourism, and streamlining visa application procedures. We hope that our two peoples will make more visits, contacts and exchanges and write new stories of friendship in the new era.”

Washington has since increased the number of Chinese airline flights permitted to land – but only from 35 per week to 50. It is still well short of the 150 weekly trips pre-Covid.

The Biden administration is coming under pressure from unions and US airlines to not increase this any further because, they argue, Chinese airlines have an unfair advantage over them as they have state support; don’t face the same onerous Chinese regulations; and, crucially, can fly over Russian airspace, making trips shorter and cheaper.

A letter to the US government from the Chair of the House Committee on China, Mike Gallagher, and the committee’s top Democrat representative, Raja Krishnamoorthi, reads: “Should the US-China passenger carrier market expand without the US government addressing these significant issues, US aviation workers, travellers and airlines will pay a hefty price tag.”

Mr Lou says the frequency of international flight connections is definitely having an impact.

“What we are seeing right now, based on civil aviation data, is that inbound flight capacity won’t get back to even 80% of 2019 [levels] by the end of 2024.”

Then there are other potential turnoffs for those considering travelling in China, like the country’s state-of-the-art phone app payment and booking systems which work very smoothly for Chinese citizens and residents, but which can be an enormous headache if you have just arrived.

There are certain sites, transport options, and purchases which can only be accessed via Chinese electronic apps which are, at times, only available in Chinese.

Professor Chen Yong at Switzerland’s EHL Hospitality Business School is an authority on the economics of tourism in China. He thinks that hurdles relating to payment and booking apps can pose a real problem.

“Technologies such as social network websites, online maps, payment apps, among others, which foreigners have long been accustomed to using, are either unavailable or inaccessible when they travel to China,” he says.

“On the other hand, there are Chinese alternatives to these technologies that remain inaccessible to foreigners due to language barriers and differences in user habits. We need to bridge this divide because it affects the tourist industry badly.”

Back in Wuzhen, the presence of international travellers is much smaller than in years gone by, but there are still a few foreign faces in the crowd.

An Italian couple says the process of linking up to and using China’s payment apps was a challenge but that it was not insurmountable, though they add, with a laugh, that it is “much, much, much easier” if you have a Chinese friend to help you.

BBC/KATHERINA TSE Woman and child pose for selfies
Chinese officials have acknowledged that the foreign traveller numbers have been low but they are trying to turn this around

Eliseo, from California, says he has had problems making payments to small vendors who don’t accept credit cards and really no longer deal with cash. Another hurdle for him has been his bank at home which has blocked some payments, flagging them as potentially fraudulent coming from China.

Chinese officials have acknowledged that the foreign traveller numbers have been low but they are now trying to turn this around.

One way they’re attempting to attract more foreign visitors is by increasing the number of countries whose citizens don’t need a visa to enter. Trip.com says this resulted in an almost immediate increase in passenger arrivals from Southeast Asia.

In 23 Chinese cities, transit passengers from more than 50 countries are also able to stay for a few days visa free if they have an onward ticket. In Shanghai, hotels above a three-star level have been told that they should prepare to deal with international credit cards and an initial batch of 50 taxis have also started accepting them.

However, Professor Chen says “it would be too optimistic to envision a long-term growth in China’s inbound tourism”.

“The key is to establish a culture that puts service providers in the shoes of foreign tourists. They should imagine themselves being a foreigner who can’t speak or read Chinese and who doesn’t have a Chinese mobile number, payments apps and so on.”

He says that the culture around this can’t be changed overnight.

Yet, in places like Wuzhen – where the local travellers have already returned – the tourism companies are hoping that incredible sites like theirs will eventually be too much for foreigners to resist as well.

https://103.217.144.239/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://terushuat.site/
https://shippingstore.site/
https://www.bajubagushuat.shop/
https://lasthuat.site/
https://megalux138pasti.art/
https://kadal.fun/
https://kadal.space/
https://huat-138.xyz/
https://heylink.me/huat138/
https://amphuat.site/
https://huat138bisa.store/
https://kakekdisko.boats/
https://nagamerah.sbs/
https://nagaemas.skin/
https://lebarkan.cyou/
https://huatkoi.shop/

Baltimore sues owner and manager of ‘unseaworthy’ Dali over bridge collapse

Getty Images An aerial view the morning after the bridge collapseGetty ImagesThe Dali was a ‘clearly unseaworthy’ ship with ‘an incompetent crew’, the city of Baltimore argued in a lawsuit filed Monday

Baltimore has sued the operators of the container ship that hit and destroyed one of the US city’s main bridges last month, killing six people.

The city says the Dali was “clearly unseaworthy” and accuses its owners and manager of negligence.

The ship’s Singapore-based owner and manager have already asked a court to limit their liability.

The region is reeling from the closure of its busiest maritime transit port after the span collapsed on 26 March.

“None of this should have happened,” attorneys representing the Baltimore mayor and city council argued in a federal lawsuit.

The city is asking the US District Court of Maryland for a jury trial to hold the defendants fully liable.

Naming the Dali’s owner, Grace Ocean Private Limited, and its manager, Synergy Marine Private Limited, the suit alleges the Francis Scott Key Bridge’s collapse was a direct result of their “gross negligence, and recklessness, and as a result of the unseaworthiness of the Vessel”.

On 1 April, Grace Ocean and Synergy Marine petitioned the same federal court in Maryland to cap its responsibility for the incident.

Citing a pre-Civil War maritime law, the pair of companies estimated their liability for the vessel and the cargo’s value at $43.6m (£35m).

Monday’s court filing from the city of Baltimore rebuts that number as “substantially less than the amount that will be claimed for losses and damages arising out of the Dali’s allision with the Key Bridge”.

The path taken by the cargo ship – which was exiting the Port of Baltimore under the Key Bridge – is “no stranger to large freighters”, the city’s representatives wrote.

They said the vessel “had been experiencing an inconsistent power supply” that was either not investigated or not fixed.

“The Dali left port anyway, despite its clearly unseaworthy condition,” said the lawsuit.

The filing also says the Dali was manned by “an incompetent crew that was inattentive to its duties” and “lacked proper training”.

Contains upsetting scenes.Tracking data shows the path of the Dali container towards the bridge

On Friday, port officials opened a third temporary channel for boats to enter and exit the corridor, but these channels can only sustain about 15% of pre-collapse commercial activity.

A fourth channel, that will allow most traffic back into the port, is expected to open by the end of the month.

Darrell Wilson, an attorney who represents Synergy Marine and is also handling media inquiries on behalf of Grace Ocean, told the BBC it would be inappropriate to comment on the litigation while federal investigations into the collapse were ongoing.

New drone video shows close-up view of debris from the Baltimore bridge collapse

Six construction workers who were fixing potholes died when the bridge collapsed. Two of the bodies have yet to be recovered.

Workers are still extracting thousands of tonnes of debris from the water and from atop the stationary Dali, whose original schedule would have seen it arrive at a Sri Lankan port on Monday.

Apart from two of the ship’s pilots, 21 crew members – almost all of whom are of Indian origin – remain on the ship. There is no timeline yet for when the crew will disembark or head back to sea.

https://shippingstore.site/
https://epal-shop.com/
https://totallycebu.com/
https://103.76.120.192/
https://www.thailandpostmart.com/

Platform ExpertConnect Jadi Sarana Shell Perluas Sektor Bisnis Pertanian

Shell ExpertConnect. Foto: Istimewa
Shell ExpertConnect. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka – Shell Indonesia kembali menghadirkan Shell ExpertConnect, sebuah platform yang mempertemukan para ahli dan pemangku kepentingan di industri dengan berbagai latar bidang keahlian di Jakarta.

Mengusung tema driving innovation to maximize productivity in agriculture, program ini diklaim membahas lebih lanjut berbagai tantangan, tren, dan alternatif solusi sektor pertanian di masa depan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Edward Satrio, Vice President Sales B2B Lubricants Shell Indonesia mengatakan, pihaknya memahami bahwa sektor pertanian memegang peranan yang sentral untuk mendorong roda perekonomian Indonesia dan transisi energi.

Menurutnya, inovasi produk pelumas dan services dari Shell yang mengadopsi teknologi sangat relevan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi industri pertanian, dan memberikan total value efisiensi.

“Hal ini juga sejalan dengan strategi Powering Progress kami secara global dalam mempercepat transisi bisnis menuju netzero emission pada tahun 2050,” jelasnya.

Edward Normansyah Hidayat Syahruddin, Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian mengatakan, sektor pertanian Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi yang sangat positif.

Tentunya, hal ini tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi strategis dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

“Kami sangat mengapresiasi acara Shell ExpertConnect yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dari berbagai aspek untuk dapat menghadapi tantangan dalam industri pertanian di Indonesia. Tren positif ini harus terus dimanfaatkan,” ungkap Norman.

Untuk itu, lanjut Norman, pemerintah selalu terbuka untuk berbagai kerja sama agar dapat memperoleh berbagai solusi inovatif bagi tantangan yang ada.

Norman menambahkan bahwa sektor kelapa sawit merupakan sektor paling strategis dan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, neraca perdagangan dan banyak lagi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian yang bersifat sementara, nilai ekspor pertanian Indonesia selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022 mencapai Rp 640,56 triliun.

Angka ini telah mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 Subsektor perkebunan terus menjadi kontributor terbesar dalam sektor pertanian dengan menyumbang sekitar Rp 622,37 triliun Rupiah (97,16 persen).

Shell ExpertConnect 2023 juga menghadirkan panelis dan pakar lainnya; yaitu Lucas Kurniawan, Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk; Farista Andi Kusuma, VP Technical Shell Indonesia; Dr. Dwi Asmono, Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Endang Veronica, Chief Operating Officer PT Bukit Teknologi Digital Shell mengklaim senantiasa hadir sebagai mitra kerja para pelaku industri pertanian dengan inovasi dan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas.

Ke depan, Shell ExpertConnect akan menjadi agenda tahunan untuk mengumpulkan berbagai aspirasi pelaku usaha bertemu dengan inovasi dari pemerintah maupun pelaku lain di sektor ini untuk dapat menghasilkan solusi inovatif yang berguna bagi produktivitas industri tidak hanya agribisnis namun ke lebih banyak sektor lainnya di masa depan.https://repositoryku.com/wp-admin

Polri Imbau Masyarakat Manfaatkan Mudik Gratis

Polri Imbau Masyarakat Manfaatkan Mudik Gratis

RM.id  Rakyat Merdeka – Polri mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disediakan Pemerintah, BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini karena jumlah pemudik tumbuh drastis jauh melebihi penambahan kapasitas jalan.

“Dibanding tahun lalu, jumlah pemudik tahun ini naik sekitar 55 persen. Jumlah kendaraan juga meningkat drastis, sementara kapasitas jalan tidak banyak bertambah,” kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen R Slamet Santoso dalam Dialog Publik bertajuk ‘Operasi Ketupat dan Strategi Pemerintah Hadapi Mudik Lebaran 2024’ di Jakarta, Selasa (2/4/2024). 

Slamet mengatakan, pemanfaatan mudik gratis dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Selain itu, kata Slamet, sejumlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan diantaranya larangan beroperasi bagi kendaraan barang mulai 5-16 April 2024.

Kemudian, Polri juga mengerahkan 155 ribu personelnya untuk melancarkan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, serta mengamankan tempat-tempat ibadah dan tempat wisata.

Mengenai daerah yang paling banyak dituju pemudik, Slamet menyebut Jawa Timur, disusul Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sementara, asal pemudik paling banyak dari Jawa Timur dan DKI Jakarta. 

Sebelumnya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam sambutan menyatakan tekad Polri untuk mewujudkan mudik lebaran yang ceria dan bermakna tahun ini.

“Polri berkolaborasi dengan stake holders terkait jauh hari mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan untuk mewujudkan mudik yang ceria dan bermakna,” kata Trunoyudo.

Kasubdit Pengendalian Operasional Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Deny Kusdiana menambahkan, berdasarkan hasil survei sebanyak 193 juta warga diperkirakan akan melakukan pergerakan pada masa mudik dan balik lebaran tahun ini.

“Puncaknya H-2 ada 26 juta kendaraan dan H+3 ada 40,99 juta kendaraan yang bergerak pada saat itu,” ungkapnya. 

Direktur Tehnik dan Operasi PT. Jasa Marga Toll Road Tri Wahyu Subekti mengakui, besarnya kemungkinan arus pemudik menggunakan jalan tol ke arah Jawa (Timur) maupun ke arah Merak (Barat).

Untuk itu, Jasa Marga menyiapkan sejumlah jalan tol fungsional Sadang-Cipunegara, juga Solo-Yogya, dan penambahan lajur jalan tol.

“Kita juga menambahkan fasilitas CCTV untuk memantau kendaraan di jalan-jalan arteri yang terhubung dengan tol,” ungkap Tri.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarmo menyambut baik persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Polri, Kemenhub, dan Jasa Marga. 

Ia setuju dengan imbauan Polri agar masyarakat memanfaatkan fasilitas mudik gratis. Namun di sisi lain, Djoko berharap agar Pemerintah juga menyiapkan kendaraan di daerah-daerah tujuan pemudik.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan melanjutkan perjalanan di lokasi tujuan karena tidak ada kendaraan di sana,” katanya.

Para pembicara dalam dialog publik itu juga berpesan kepada masyarakat yang akan mudik tahun ini, untuk betul-betul mempersiapkan kendaraan, dan kesehatan para pemudik khususnya para pengemudi.

Pemudik juga memanfaatkan akses informasi dari berbagai aplikasi yang disediakan Kemenhub, Polri, dan Jasa Marga.https://repositoryku.com/wp-admin

Pengamat Ingatkan MK Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres, Singgung Sosok Gibran

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist)
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati dalam memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Airlangga lantaran uji materi terhadap syarat usia capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu banyak digugat di MK.

“Hendaknya MK bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (10/10).

Menurut pengamat dari Universitas Airlangga (Unair) itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan batas usia capres-cawapres sangat mudah dihubungkan dengan kepentingan politik.

Salah satunya, terkait dengan sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang kabarnya bakal dilamar menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 oleh salah satu kandidat calon presiden.

Airlangga juga berharap MK mempertimbangkan posisi lembaga itu sebagai guardian of constitution atau pelindung utama konstitusi. Oleh karena itu, dia mengingatkan Anwar Usman dkk dalam mengambil keputusan harus bebas dari kepentingan politik.

“Mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan kontestasi antarkekuatan politik dapat mengundang kritikan terkait dengan dimensi etik seperti imparsialitas. Dalam konteks ini, maka yang dipertaruhkan adalah muruah dari Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Dia menilai jika MK mengabulkan gugatan tersebut, maka lembaga itu bisa dianggap menjadi instrumen politik dari kekuasaan.

Sementara di sisi lain, secara kebetulan Gibran yang disebut-sebut bakal dilamar salah satu satu bakal capres merupakan anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Maka sorotan juga akan berpengaruh pada muruah Presiden Joko Widodo, yang akan dianggap oleh publik menggunakan lembaga MK bagi strategi kekuasaannya,” ucap Airlangga.

Untuk itu, dia menyarankan bila MK mengabulkan gugatan tersebut, hendaknya disertai catatan bahwa keputusan tersebut berlaku setelah pertarungan Pilpres 2024 selesai.

“Sehingga MK tetap dapat menjaga integritasnya dan tidak terseret oleh pusaran kekuasaan dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024,” kata Airlangga Pribadi.https://repositoryku.com/wp-admin

Jokowi: Masalah Hukum Tak Boleh Ganggu Proyek BTS, Jangan Sampai Rugi Kanan Kiri

Presiden Jokowi saat membuka peresmian pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti Kominfo, serta integrasi satelit Satria-1 di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). (Foto: YouTube)
Presiden Jokowi saat membuka peresmian pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti Kominfo, serta integrasi satelit Satria-1 di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka – Presiden Jokowi menegaskan, penanganan perkara korupsi tidak boleh mengganggu pembangunan infrastruktur konektivitas – termasuk menara base transceiver stadion (BTS) -.

Sebab menurutnya, konektivitas adalah hal yang sangat penting untuk menjangkau dan menghubungkan satu pulau dengan lainnya. Satu provinsi ke provinsi lain, satu daerah ke daerah lainnya. Demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat Indonesia adalah negara besar, dengan 17 ribu pulau dan geografis yang beragam.

“Masalahnya ada problem korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saya sampaikan  kepada Jaksa Agung, Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum. Tapi, pembangunannya jangan sampai berhenti. Karena biasanya, kalau ada korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan,”  kata Jokowi saat meresmikan pengoperasian Satria 1 dan BTS 4G Bakti Kominfo di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Saat itu, lanjutnya, Jaksa Agung berjanji akan mendampingi, baik secara administrasi hukum ataupun prosedur. Sehingga, segenap jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memiliki rasa percaya diri untuk bekerja.

“Buktinya, setelah dikejar 4 bulan lebih sedikit, masalah-masalah yang ada juga bisa diselesaikan. Padahal, menyangkut jumlah yang tidak sedikit. Ini kembali untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat,” kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

“Jangan sampai, ada masalah hukum, proyeknya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, proyeknya tak bisa diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan. Rugi kanan kiri. Semuanya rugi,” imbuhnya.

Jokowi memastikan, proses pembangunan menara BTS saat ini bisa diselesaikan. Meski tertinggal 630 yang berada di Tanah Papua. 

“Memang di sana, medannya sulit, keamanannya pun perlu didampingi. 
Tadi pagi, saya sudah minta ke Panglima TNi dan Kapolri, agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanan. Sehingga, semua masalah-masalah yang ada, bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.https://repositoryku.com/

‘Namanya saja KUA, bukan KUI’ – Polemik KUA jadi tempat pernikahan semua agama

Calon pengantin wanita bersiap melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/2/2024).
Keterangan gambar,Foto ilustrasi. Calon pengantin wanita bersiap melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/2/2024).

Inisiatif Kementerian Agama yang ingin menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat pelayanan keagamaan bagi seluruh umat beragama termasuk tempat perkawinan menuai kontroversi.

Beberapa pemuka agama mendukung, tapi ada juga yang menolak dengan alasan perkawinan sebagai urusan privat – sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan idealnya KUA memang untuk seluruh agama. Namun, agar tak muncul resistensi, dia menekankan pemerintah agar tidak mengintervensi terlalu dalam soal ajaran keagamaan yang berkenaan dengan perkawinan.

Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat?

KUA menjadi tempat pernikahan semua agama?

Polemik wacana Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat pernikahan dan pencatatan bagi semua umat beragama terus bergulir.

Gagasan itu pertama kali diungkapkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam pada Jumat (23/02) lalu.

Di situ, dia memaparkan idenya untuk menjadikan KUA sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama.

“Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” ucapnya.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Keterangan gambar,Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Tak cuma untuk tempat pernikahan, KUA juga akan mencatatkan pernikahan seluruh agama.

“Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” paparnya.

Dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, Menag berharap data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Diharapkan aula-aula yang ada di KUA bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat lain yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Mereduksi kesakralan pernikahan?

Tapi beberapa pemeluk agama Kristen tak begitu setuju dengan rencana itu, seperti yang diungkapkan Seftianicha Windri Pandia.

Warga Medan, Sumatra Utara, ini menikah dengan suaminya, Yosua Samuel Sitepu, di Gereja Jemaat Allah Indonesia (GJAI) pada pertengahan tahun lalu.

Baginya, inisiatif Menag menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua agama berpotensi mereduksi kesakralan perkawinan.

Sebab, sebagai penganut agama Kristen, pemberkatan harus dilakukan di gereja.

“Menurut saya jadi kurang sakral, karena penganut agama Kristen memang harus diberkati di gereja. Walaupun di KUA bisa, yang memberkati juga harus pendeta. Jadi saya kurang mendukung,” tutur Seftianicha kepada BBC News Indonesia.

Keterangan video,Polemik KUA untuk pernikahan semua agama: ‘Namanya saja KUA, bukan KUI’

Jepri Zebua, warga Medan, juga berpikiran sama. Kata dia, rencana Menteri Agama agar melangsungkan pernikahan di KUA justru berpotensi menimbulkan gejolak dan membuka celah baru pungutan liar.

Tapi selama KUA hanya menyangkut administrasi pencatatan, Jepri setuju.

Meski menurutnya yang lebih penting ketimbang mengurusi KUA, Menag sebaiknya fokus membenahi masalah izin pendirian rumah ibadah yang sulit diperoleh.

“Itu lebih prinsipil. Karena selama ini penerbitan izin rumah ibadah sangat panjang birokrasinya,” ujar pria yang menikah di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Medan.

Memudahkan pengurusan administrasi pernikahan?

Suara berbeda datang dari Marthasya Novriska Tambunan.

Warga Riau yang melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikampek pada Agustus tahun lalu ini menyatakan mendukung ide Menag.

“Lebih bagus malah, biar lebih mudah lagi untuk yang akan menikah sehingga bagi yang beragama Kristen juga akan ada buku nikahnya,” kata istri Aprianto Sibuea ini.

Pengantin Maria Delsa Visianika (tengah) dan pengantin pria Gideon Hermantoko (kedua dari kiri) melepas merpati saat upacara pernikahan mereka di Gereja Kristen Epivani Java di Parakan, Jawa Tengah, pada 16 Desember 2023.
Keterangan gambar,Pengantin Maria Delsa Visianika (tengah) dan pengantin pria Gideon Hermantoko (kedua dari kiri) melepas merpati saat upacara pernikahan mereka di Gereja Kristen Epivani Java di Parakan, Jawa Tengah, pada 16 Desember 2023.

Master Sitinjak juga sepandangan. Menurutnya, menikah di KUA bakal memudahkan semua penganut agama serta bisa membenahi persoalan yang selama ini dialami banyak orang saat mengurus administrasi perkawinan.

“Bagus karena memudahkan non-muslim untuk mengurus catatan sipil dan membantu warga yang tinggal di pelosok.

Untuk diketahui ribuan kantor KUA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berada di tingkat paling bawah yakni kecamatan. Sementara kantor catatan sipil mayoritas ada di kabupaten/kota.

Cerita tentang ribetnya mengurus surat-surat pernikahan dialami Nay Simbolon yang menikah pada Desember tahun 2023. Saat prosesi pemberkatan tidak ada kendala apa-apa, tapi ketika hendak mendaftarkan pernikahannya ke dinas catatan sipil baru muncul.

“Yang disayangkan saat proses pendaftaran ke dinas catatan sipil. Susah karena Sabtu mereka libur, padahal kita tahu pernikahan itu kebanyakan pada akhir pekan,” ucapnya.

Sepasang calon pengantin yang mengenakan pakaian adat Bali mengikuti upacara pernikahan massal antaragama yang disponsori oleh penyelenggara dan pemerintah Jakarta di Jakarta pada 19 Juli 2011.
Keterangan gambar,Sepasang calon pengantin yang mengenakan pakaian adat Bali mengikuti upacara pernikahan massal antaragama yang disponsori oleh penyelenggara dan pemerintah Jakarta di Jakarta pada 19 Juli 2011.

Seorang warga Bali asal Karangasem, juga merasakannya. Penganut agama Hindu dan bapak dua anak ini mengaku tidak mengalami kesulitan berarti dalam menjalani proses pernikahannya.

“Dari kepala dusun lalu kepala adat, ke kecamatan dan kemudian kabupaten, dalam hal mengurus akta perkawinan,” ujarnya saat ditanyai di Kuta, Bali.

Akan tetapi untuk mengurus surat-surat pernikahan harus dengan bantuan kepala dusun. Ia bersama istri mesti mengisi data-data yang ada dalam formulir atau blanko.

Ia tak ingat betul berapa uang yang dikeluarkan untuk mengurus administrasi perkawinan. Namun katanya, tak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya prosesi perkawinan adat.

Bagaimana perdebatan antara pemuka agama?

Hingga saat ini belum ada kesamaan pandangan antara pemuka agama terkait rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut.

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt. Henrek Lokra, misalnya, meminta agar gagasan itu dipertimbangkan matang-matang.

Ia menjelaskan, ajaran Kristen menyebutkan perkawinan dianggap sah jika pemberkatannya dilakukan di gereja sesuai dan diberkati oleh pendeta.

Adapun legalitasnya berupa pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Kalau di kemudian hari pemberkatan dan pencatatan permikahan dilakukan di KUA, katanya, maka itu menyalahi dua peraturan sekaligus: UU Perkawinan dan UU Adminduk.

“Jadi kita jangan dibuat bingung. Kalau dicatatkan di Kemenag, apakah perkawinan itu menjadi urusan sipil atau bagaimana?” ucap Pdt. Henrek Lokra kepada BBC News Indonesia.

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt. Henrek Lokra
Keterangan gambar,Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt. Henrek Lokra.

“Kalau alasannya untuk mengintegrasikan data, tidak terlalu urgen, kan bisa koordinasi lintas lembaga atau kementerian saja.”

“Harus jelas mana bagian negara dan gereja, enggak bisa dicampuraduk karena ada namanya wilayah teologis dan aturannya yang tidak patut dicampuri oleh negara.”

Untuk diketahui Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Kemudian ayat 2 berbunyi, perkawinan sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan yang dimaksudkan itu merujuk pada pasal 3 angka 17 UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan perkawinan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Artinya, perkawinan bagi umat muslim wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan untuk pasangan non-muslim di Kantor Catatan Sipil.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam Erman Jaya (kanan) membimbing pasangan pengantin sebelum melaksanakan akad nikah di KUA Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/3/2024).
Keterangan gambar,Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam Erman Jaya (kanan) membimbing pasangan pengantin sebelum melaksanakan akad nikah di KUA Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/3/2024).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga meminta Kemenag mengkaji idenya agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah umat dan masyarakat.

Kata dia, bersandar pada aturan yang ada hingga saat ini KUA masih berada di bawah Dirjen Bimas Islam yang mana direktorat yang mengurus bagian perislaman.

Jika aturannya tak diubah, maka pelaksanaannya nanti yang menikahkan pasangan agama Kristen, Buddha, atau Hindu adalah penghulu.

“Yang namanya KUA bukan di bawah Dirjen Agama Katolik, Kristen, atau Hindu, Buddha,” ucapnya.

Selain itu ia mengatakan banyak kantor KUA memakai tanah wakaf yang peruntukannya sudah jelas untuk masalah-masalah yang terkait dengan umat Islam.

Kalau kemudian KUA digunakan untuk agama lain, dia khawatir akan menimbulkan masalah.

“Saya dengar banyak dari kantor-kantor KUA tanahnya banyak menggunakan tanah wakaf yang peruntukannya tentu sudah jelas untuk masalah-masalah yang terkait dengan umat Islam.”

Upacara pemberkatan nikah di vihara.
Keterangan gambar,Upacara pemberkatan nikah di vihara.

Berbeda dengan keduanya, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan di Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Mangku Dhanu Way Sudarma, mendukung rencana Menteri Yaqut.

Jika KUA -yang ada di tingkat kecamatan- bisa dijadikan tempat pencatatan pernikahan, maka umat Hindu yang tinggal di desa-desa tak perlu repot-repot lagi mengurus administrasi perkawinan mereka ke kantor catatan sipil.

“Rata-rata yang menikah itu tinggal di desa, sementara kantor catatan sipil itu biasanya di kabupaten atau kota. Jaraknya sangat jauh,” imbuhnya.

“Makanya ada perkawinan yang secara agama saja atau adat saja.”

Kantor KUA juga, sambungnya, bisa difungsikan untuk pelayanan bimbingan calon pengantin, kesehatan reproduksi, penurunan stunting.

Atau pembinaan bagi keluarga yang bermasalah, KDRT, rujuk dan perceraian.

“Dan pelayanan agama lainnya seperti pengurusan izin pendirian rumah ibadah, kehidupan beragama.”

Soal prosesi pernikahan, di ajaran Hindu pelaksanaan upacara perkawinan tidak dilakukan di rumah ibadah atau pura. Tapi di rumah atau gedung serbaguna sepanjang perangkat agama seperti pendeta, pihak adat, dan majelisnya terpenuhi.

Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Eric Fernando
Keterangan gambar,Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Eric Fernando.

Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Eric Fernando, juga setuju sepanjang KUA difungsikan sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama.

Dengan begitu, para calon pengantin semakin mudah mengurus pencatatan pernikahannya.

Karenanya Kementerian Agama diminta menyiapkan regulasi yang bisa mengkoordinasikan antar-lembaga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke KUA.

“Selain itu Kemenag juga perlu melakukan rekrutmen sumber daya manusia agar nantinya kebijakan ini bisa terlaksana dengan lancar,” kata Eric.

“Misalnya merekrut penghulu ASN maupun penghulu non-ASN di masing-masing agama.”

Di ajaran Buddha, upacara pernikahan bisa dilakukan di rumah ibadah atau gedung asalkan diperkenankan untuk melakukan dekorasi dan ada rupang Buddha.

Adapun untuk mengurus surat surat keterangan perkawinan bisa memakan waktu dua munggu setelah dukcapil menerima laporan surat keterangan perkawinan.

Jubir Menag: Pernikahannya tidak harus di KUA

Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie, memahami keresahan para pemuka agama dan masyarakat.

Ia bercerita, alasan mengapa wacana ini mengemuka karena KUA adalah satuan kerja yang paling dekat dengan masyarakat yang keberadaannya ada di tingkat kecamatan.

Data Kementerian Agama sampai tahun 2022 mencatat ada 5.913 unit KUA yang tersebar di seluruh wilayah tingkat kecamatan di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 5.901 unit.

Adapun fungsi KUA paling besar selama ini untuk pelaksanaan pernikahan, pencatatan, rujuk, wakaf, zakat, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie
Keterangan gambar,Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie.

Namun, dalam beberapa kasus di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, Katolik atau Hindu, kata Anna Hasbie, peran KUA jadi minim lantaran pelayanan kepada umat Islam sedikit.

Padahal, menurutnya, KUA semestinya bisa turut melayani kebutuhan umat agama lain yang kesulitan mengakses tempat ibadah atau kantor catatan sipil -karena biasanya berada di kabupaten/kota.

“Kalau KUA untuk Islam saja, kerjanya sedikit dong. Sementara ada orang yang membutuhkan layanan itu, makanya kita ingin maksimalkan fungsi KUA sebagai layanan unit keagamaan,” imbuh Anna Hasbie kepada BBC News Indonesia.

“Misalnya ada wilayah yang 100 persen Kristen atau Hindu, kalau KUA hanya untuk Islam saja enggak ada fungsinya, kan sayang. Jadi hanya melayani sedikit, padahal bisa banyak yang dilakukan.”

Berpijak dari persoalan tersebut, Kementerian Agama ingin menjadikan KUA sebagai etalase kerja Kemenag dengan memberikan pelayanan keagamaan untuk seluruh agama.

Bentuknya bisa berupa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Praktik ini, klaimnya, sudah berjalan di Kabupaten Bangli, Bali, pada tahun lalu.

Anna bercerita petugas KUA di sana memberikan bimbingan perkawinan dan juga mencatatkan perkawinannya yang nantinya terkoneksi dengan Dinas Catatan Sipil.

“Dan ini diapresiasi masyarakat karena merasa terbantu,” sebutnya.

“Bangka Belitung juga sama, di sana mayoritas Konghucu maka KUA di sana memberikan bimbingan perkawinan bagi umat Konghucu.”

Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam melayani calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan akad nikah di KUA Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/3/2024).
Keterangan gambar,Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam melayani calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan akad nikah di KUA Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/3/2024).

Ide tersebut, sambungnya, kian menguat ketika situasinya tidak semua wilayah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) punya tempat ibadah untuk menggelar pemberkatan pernikahan. Termasuk juga kantor catatan sipil.

Jika situasinya demikian maka aula atau balai di KUA bisa digunakan untuk tempat ibadah sekaligus upacara pernikahan.

“Di daerah 3T mau ke gereja terdekat harus jalan berjam-jam atau menyeberang dengan perahu. Ini kan ada biaya. Kalau ada bimbingan perkawinan atau mengurus pencatatan juga tidak sekali jadi. Jika layanan itu diadakan di KUA bisa tidak? Bisa saja…”

“Didatangkan saja pendetanya, pastornya, sehingga masyarakat lebih gampang dan enggak perlu pergi jauh-jauh.”

“Jadi jangan dibayangkan kayak Jakarta ya yang semuanya serba ada.”

Intinya, kata Anna, prosesi pernikahan tidak harus dilangsungkan di KUA. Upacara perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada calon pengantin sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Itu mengapa Kemenag akan menyamakan persepsi dalam pertemuan dengan pemuka lintas agama. Termasuk menyinkronkan peraturan yang ada sekarang.

‘Pemerintah jangan intervensi terlalu dalam’

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mendukung sepenuhnya jika rencana ini betul-betul terealisasi. Sebab idealnya memang KUA untuk seluruh agama.

“Namanya aja KUA, Kantor Urusan Agama. Bukan KUI tapi faktanya KUA hanya mengurus Islam saja, jelas tidak ideal.”

Namun untuk mewujudkan itu, Kementerian Agama tak boleh masuk terlalu dalam atau mengintervensi ajaran internal masing-masing agama, termasuk dalam hal pernikahan.

Kalau ikut campur soal upacara pernikahan, katanya, pasti akan ada penolakan.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan
Keterangan gambar,Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan.

Pemerintah menurut Halili cukup memfasilitasi apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat seperti soal pencatatan perkawinan.

“Kalau misalnya umat Islam kan, ijab kabul tidak harus di rumah ibadah. Tapi Kristen atau Katolik pemberkatannya harus di gereja, bagian-bagian itu negara jangan masuk terlalu dalam.”

Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Agama tengah menyiapkan transformasi KUA menjadi pusat layanan lintas agama.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Zainal Mustamin, mengatakan Kemenag telah memetakan 40 layanan keagamaan yang potensial disediakan di KUA: https://repositoryku.com/

1. Layanan pendaftaran perkawinan

2. Layanan pencatatan perkawinan

3. Layanan penerbitan surat rekomendasi perkawinan

4. Layanan penerimaan data perkawinan

5. Perbaikan dan perubahan data perkawinan

6. Penerbitan surat Keterangan status belum menikah/janda/duda

7. Pencatatan Laporan Nikah di Luar Negeri

8. Pencatatan penetapan perkawinan

9. Pencatatan perjanjian perkawinan

10. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Calon Pengantin)

11. Bimbingan Perkawinan Masa Nikah (Relasi Sehat Pasutri)

12. Bimbingan pengelolaan keuangan keluarga

13. Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)

14. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

15. Bimbingan konseling dan mediasi keluarga

16. Pendampingan dan advokasi keluarga

17. Konsultasi keluarga hitasukhaya, keluarga sakinah, keluarga kristiani, keluarga bahagia katolik.

18. Layanan pemanfaatan data keagamaan

19. Penerbitan ID Rumah Ibadah

20. Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Rumah Ibadah

21. Bimbingan tata kelola rumah ibadah

22. Layanan konsultasi keagamaan

23. Layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Lembaga Keagamaan

24. Layanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kajian Keagamaan

25. Layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Kajian Keagamaan

26. Layanan penerbitan Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Siaran Keagamaan Tingkat Kecamatan

27. Layanan penerbitan Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan tingkat kecamatan

28. Bimbingan penyiaran keagamaan berperspektif moderat

29. Bimbingan penguatan literasi seni keagamaan

30. Bimbingan penguatan dan pengembangan budaya keagamaan

31. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang konsultatif

32. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang advokatif

33. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang edukatif

34. Layanan penyuluhan keagamaan di bidang informatif

35. Layanan pemberdayaan ekonomi umat

36. Layanan rekomendasi penerima bantuan pemberdayaan ekonomi umat

37. Layanan mediasi konflik paham keagamaan

38. Layanan konsultasi paham keagamaan

39. Layanan konsultasi pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan

40. Layanan mediasi penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan