Getty ImagesThe Dali was a ‘clearly unseaworthy’ ship with ‘an incompetent crew’, the city of Baltimore argued in a lawsuit filed Monday
Baltimore has sued the operators of the container ship that hit and destroyed one of the US city’s main bridges last month, killing six people.
The city says the Dali was “clearly unseaworthy” and accuses its owners and manager of negligence.
The ship’s Singapore-based owner and manager have already asked a court to limit their liability.
The region is reeling from the closure of its busiest maritime transit port after the span collapsed on 26 March.
“None of this should have happened,” attorneys representing the Baltimore mayor and city council argued in a federal lawsuit.
The city is asking the US District Court of Maryland for a jury trial to hold the defendants fully liable.
Naming the Dali’s owner, Grace Ocean Private Limited, and its manager, Synergy Marine Private Limited, the suit alleges the Francis Scott Key Bridge’s collapse was a direct result of their “gross negligence, and recklessness, and as a result of the unseaworthiness of the Vessel”.
On 1 April, Grace Ocean and Synergy Marine petitioned the same federal court in Maryland to cap its responsibility for the incident.
Citing a pre-Civil War maritime law, the pair of companies estimated their liability for the vessel and the cargo’s value at $43.6m (£35m).
Monday’s court filing from the city of Baltimore rebuts that number as “substantially less than the amount that will be claimed for losses and damages arising out of the Dali’s allision with the Key Bridge”.
The path taken by the cargo ship – which was exiting the Port of Baltimore under the Key Bridge – is “no stranger to large freighters”, the city’s representatives wrote.
They said the vessel “had been experiencing an inconsistent power supply” that was either not investigated or not fixed.
“The Dali left port anyway, despite its clearly unseaworthy condition,” said the lawsuit.
The filing also says the Dali was manned by “an incompetent crew that was inattentive to its duties” and “lacked proper training”.
Contains upsetting scenes.Tracking data shows the path of the Dali container towards the bridge
On Friday, port officials opened a third temporary channel for boats to enter and exit the corridor, but these channels can only sustain about 15% of pre-collapse commercial activity.
A fourth channel, that will allow most traffic back into the port, is expected to open by the end of the month.
Darrell Wilson, an attorney who represents Synergy Marine and is also handling media inquiries on behalf of Grace Ocean, told the BBC it would be inappropriate to comment on the litigation while federal investigations into the collapse were ongoing.
New drone video shows close-up view of debris from the Baltimore bridge collapse
Six construction workers who were fixing potholes died when the bridge collapsed. Two of the bodies have yet to be recovered.
Workers are still extracting thousands of tonnes of debris from the water and from atop the stationary Dali, whose original schedule would have seen it arrive at a Sri Lankan port on Monday.
Apart from two of the ship’s pilots, 21 crew members – almost all of whom are of Indian origin – remain on the ship. There is no timeline yet for when the crew will disembark or head back to sea.
Mengusung tema drivinginnovationtomaximizeproductivityinagriculture, program ini diklaim membahas lebih lanjut berbagai tantangan, tren, dan alternatif solusi sektor pertanian di masa depan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.
Edward Satrio, Vice President Sales B2B Lubricants Shell Indonesia mengatakan, pihaknya memahami bahwa sektor pertanian memegang peranan yang sentral untuk mendorong roda perekonomian Indonesia dan transisi energi.
Menurutnya, inovasi produk pelumas dan services dari Shell yang mengadopsi teknologi sangat relevan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi industri pertanian, dan memberikan total value efisiensi.
“Hal ini juga sejalan dengan strategi Powering Progress kami secara global dalam mempercepat transisi bisnis menuju net–zeroemission pada tahun 2050,” jelasnya.
Edward Normansyah Hidayat Syahruddin, Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian mengatakan, sektor pertanian Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi yang sangat positif.
Tentunya, hal ini tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi strategis dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
“Kami sangat mengapresiasi acara Shell ExpertConnect yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dari berbagai aspek untuk dapat menghadapi tantangan dalam industri pertanian di Indonesia. Tren positif ini harus terus dimanfaatkan,” ungkap Norman.
Norman menambahkan bahwa sektor kelapa sawit merupakan sektor paling strategis dan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, neraca perdagangan dan banyak lagi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian yang bersifat sementara, nilai ekspor pertanian Indonesia selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022 mencapai Rp 640,56 triliun.
Angka ini telah mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 Subsektor perkebunan terus menjadi kontributor terbesar dalam sektor pertanian dengan menyumbang sekitar Rp 622,37 triliun Rupiah (97,16 persen).
Shell ExpertConnect 2023 juga menghadirkan panelis dan pakar lainnya; yaitu Lucas Kurniawan, Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk; Farista Andi Kusuma, VP Technical Shell Indonesia; Dr. Dwi Asmono, Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Endang Veronica, Chief Operating Officer PT Bukit Teknologi Digital Shell mengklaim senantiasa hadir sebagai mitra kerja para pelaku industri pertanian dengan inovasi dan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas.
Ke depan, Shell ExpertConnect akan menjadi agenda tahunan untuk mengumpulkan berbagai aspirasi pelaku usaha bertemu dengan inovasi dari pemerintah maupun pelaku lain di sektor ini untuk dapat menghasilkan solusi inovatif yang berguna bagi produktivitas industri tidak hanya agribisnis namun ke lebih banyak sektor lainnya di masa depan.https://repositoryku.com/wp-admin
“Dibanding tahun lalu, jumlah pemudik tahun ini naik sekitar 55 persen. Jumlah kendaraan juga meningkat drastis, sementara kapasitas jalan tidak banyak bertambah,” kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen R Slamet Santoso dalam Dialog Publik bertajuk ‘Operasi Ketupat dan Strategi Pemerintah Hadapi Mudik Lebaran 2024’ di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Slamet mengatakan, pemanfaatan mudik gratis dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.
Selain itu, kata Slamet, sejumlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan diantaranya larangan beroperasi bagi kendaraan barang mulai 5-16 April 2024.
Kemudian, Polri juga mengerahkan 155 ribu personelnya untuk melancarkan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, serta mengamankan tempat-tempat ibadah dan tempat wisata.
Mengenai daerah yang paling banyak dituju pemudik, Slamet menyebut Jawa Timur, disusul Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sementara, asal pemudik paling banyak dari Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Sebelumnya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam sambutan menyatakan tekad Polri untuk mewujudkan mudik lebaran yang ceria dan bermakna tahun ini.
“Polri berkolaborasi dengan stake holders terkait jauh hari mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan untuk mewujudkan mudik yang ceria dan bermakna,” kata Trunoyudo.
Kasubdit Pengendalian Operasional Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Deny Kusdiana menambahkan, berdasarkan hasil survei sebanyak 193 juta warga diperkirakan akan melakukan pergerakan pada masa mudik dan balik lebaran tahun ini.
Direktur Tehnik dan Operasi PT. Jasa Marga Toll Road Tri Wahyu Subekti mengakui, besarnya kemungkinan arus pemudik menggunakan jalan tol ke arah Jawa (Timur) maupun ke arah Merak (Barat).
Untuk itu, Jasa Marga menyiapkan sejumlah jalan tol fungsional Sadang-Cipunegara, juga Solo-Yogya, dan penambahan lajur jalan tol.
“Kita juga menambahkan fasilitas CCTV untuk memantau kendaraan di jalan-jalan arteri yang terhubung dengan tol,” ungkap Tri.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarmo menyambut baik persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Polri, Kemenhub, dan Jasa Marga.
Ia setuju dengan imbauan Polri agar masyarakat memanfaatkan fasilitas mudik gratis. Namun di sisi lain, Djoko berharap agar Pemerintah juga menyiapkan kendaraan di daerah-daerah tujuan pemudik.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan melanjutkan perjalanan di lokasi tujuan karena tidak ada kendaraan di sana,” katanya.
Para pembicara dalam dialog publik itu juga berpesan kepada masyarakat yang akan mudik tahun ini, untuk betul-betul mempersiapkan kendaraan, dan kesehatan para pemudik khususnya para pengemudi.
Pemudik juga memanfaatkan akses informasi dari berbagai aplikasi yang disediakan Kemenhub, Polri, dan Jasa Marga.https://repositoryku.com/wp-admin
Hal itu disampaikan Airlangga lantaran uji materi terhadap syarat usia capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu banyak digugat di MK.
“Hendaknya MK bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (10/10).
Menurut pengamat dari Universitas Airlangga (Unair) itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan batas usia capres-cawapres sangat mudah dihubungkan dengan kepentingan politik.
Salah satunya, terkait dengan sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang kabarnya bakal dilamar menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 oleh salah satu kandidat calon presiden.
“Mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan kontestasi antarkekuatan politik dapat mengundang kritikan terkait dengan dimensi etik seperti imparsialitas. Dalam konteks ini, maka yang dipertaruhkan adalah muruah dari Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Dia menilai jika MK mengabulkan gugatan tersebut, maka lembaga itu bisa dianggap menjadi instrumen politik dari kekuasaan.
Sementara di sisi lain, secara kebetulan Gibran yang disebut-sebut bakal dilamar salah satu satu bakal capres merupakan anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Maka sorotan juga akan berpengaruh pada muruah Presiden Joko Widodo, yang akan dianggap oleh publik menggunakan lembaga MK bagi strategi kekuasaannya,” ucap Airlangga.
Untuk itu, dia menyarankan bila MK mengabulkan gugatan tersebut, hendaknya disertai catatan bahwa keputusan tersebut berlaku setelah pertarungan Pilpres 2024 selesai.
“Sehingga MK tetap dapat menjaga integritasnya dan tidak terseret oleh pusaran kekuasaan dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024,” kata Airlangga Pribadi.https://repositoryku.com/wp-admin
Presiden Jokowi saat membuka peresmian pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti Kominfo, serta integrasi satelit Satria-1 di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). (Foto: YouTube)
Sebab menurutnya, konektivitas adalah hal yang sangat penting untuk menjangkau dan menghubungkan satu pulau dengan lainnya. Satu provinsi ke provinsi lain, satu daerah ke daerah lainnya. Demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat Indonesia adalah negara besar, dengan 17 ribu pulau dan geografis yang beragam.
“Masalahnya ada problem korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum. Tapi, pembangunannya jangan sampai berhenti. Karena biasanya, kalau ada korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan,” kata Jokowi saat meresmikan pengoperasian Satria 1 dan BTS 4G Bakti Kominfo di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).
“Buktinya, setelah dikejar 4 bulan lebih sedikit, masalah-masalah yang ada juga bisa diselesaikan. Padahal, menyangkut jumlah yang tidak sedikit. Ini kembali untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat,” kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.
“Jangan sampai, ada masalah hukum, proyeknya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, proyeknya tak bisa diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan. Rugi kanan kiri. Semuanya rugi,” imbuhnya.
Jokowi memastikan, proses pembangunan menara BTS saat ini bisa diselesaikan. Meski tertinggal 630 yang berada di Tanah Papua.
“Memang di sana, medannya sulit, keamanannya pun perlu didampingi. Tadi pagi, saya sudah minta ke Panglima TNi dan Kapolri, agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanan. Sehingga, semua masalah-masalah yang ada, bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.https://repositoryku.com/
Keterangan gambar,Foto ilustrasi. Calon pengantin wanita bersiap melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/2/2024).
Beberapa pemuka agama mendukung, tapi ada juga yang menolak dengan alasan perkawinan sebagai urusan privat – sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan idealnya KUA memang untuk seluruh agama. Namun, agar tak muncul resistensi, dia menekankan pemerintah agar tidak mengintervensi terlalu dalam soal ajaran keagamaan yang berkenaan dengan perkawinan.
Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat?
KUA menjadi tempat pernikahan semua agama?
Polemik wacana Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat pernikahan dan pencatatan bagi semua umat beragama terus bergulir.
Gagasan itu pertama kali diungkapkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam pada Jumat (23/02) lalu.
Di situ, dia memaparkan idenya untuk menjadikan KUA sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama.
“Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” ucapnya.
“Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” paparnya.
Dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, Menag berharap data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.
Diharapkan aula-aula yang ada di KUA bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat lain yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.
Mereduksi kesakralan pernikahan?
Tapi beberapa pemeluk agama Kristen tak begitu setuju dengan rencana itu, seperti yang diungkapkan Seftianicha Windri Pandia.
Warga Medan, Sumatra Utara, ini menikah dengan suaminya, Yosua Samuel Sitepu, di Gereja Jemaat Allah Indonesia (GJAI) pada pertengahan tahun lalu.
Baginya, inisiatif Menag menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua agama berpotensi mereduksi kesakralan perkawinan.
Sebab, sebagai penganut agama Kristen, pemberkatan harus dilakukan di gereja.
“Menurut saya jadi kurang sakral, karena penganut agama Kristen memang harus diberkati di gereja. Walaupun di KUA bisa, yang memberkati juga harus pendeta. Jadi saya kurang mendukung,” tutur Seftianicha kepada BBC News Indonesia.
Keterangan video,Polemik KUA untuk pernikahan semua agama: ‘Namanya saja KUA, bukan KUI’
Jepri Zebua, warga Medan, juga berpikiran sama. Kata dia, rencana Menteri Agama agar melangsungkan pernikahan di KUA justru berpotensi menimbulkan gejolak dan membuka celah baru pungutan liar.
Tapi selama KUA hanya menyangkut administrasi pencatatan, Jepri setuju.
Meski menurutnya yang lebih penting ketimbang mengurusi KUA, Menag sebaiknya fokus membenahi masalah izin pendirian rumah ibadah yang sulit diperoleh.
“Itu lebih prinsipil. Karena selama ini penerbitan izin rumah ibadah sangat panjang birokrasinya,” ujar pria yang menikah di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Medan.
Memudahkan pengurusan administrasi pernikahan?
Suara berbeda datang dari Marthasya Novriska Tambunan.
Warga Riau yang melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikampek pada Agustus tahun lalu ini menyatakan mendukung ide Menag.
“Lebih bagus malah, biar lebih mudah lagi untuk yang akan menikah sehingga bagi yang beragama Kristen juga akan ada buku nikahnya,” kata istri Aprianto Sibuea ini.
Keterangan gambar,Pengantin Maria Delsa Visianika (tengah) dan pengantin pria Gideon Hermantoko (kedua dari kiri) melepas merpati saat upacara pernikahan mereka di Gereja Kristen Epivani Java di Parakan, Jawa Tengah, pada 16 Desember 2023.
Master Sitinjak juga sepandangan. Menurutnya, menikah di KUA bakal memudahkan semua penganut agama serta bisa membenahi persoalan yang selama ini dialami banyak orang saat mengurus administrasi perkawinan.
“Bagus karena memudahkan non-muslim untuk mengurus catatan sipil dan membantu warga yang tinggal di pelosok.
Untuk diketahui ribuan kantor KUA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berada di tingkat paling bawah yakni kecamatan. Sementara kantor catatan sipil mayoritas ada di kabupaten/kota.
Cerita tentang ribetnya mengurus surat-surat pernikahan dialami Nay Simbolon yang menikah pada Desember tahun 2023. Saat prosesi pemberkatan tidak ada kendala apa-apa, tapi ketika hendak mendaftarkan pernikahannya ke dinas catatan sipil baru muncul.
“Yang disayangkan saat proses pendaftaran ke dinas catatan sipil. Susah karena Sabtu mereka libur, padahal kita tahu pernikahan itu kebanyakan pada akhir pekan,” ucapnya.
Keterangan gambar,Sepasang calon pengantin yang mengenakan pakaian adat Bali mengikuti upacara pernikahan massal antaragama yang disponsori oleh penyelenggara dan pemerintah Jakarta di Jakarta pada 19 Juli 2011.
Seorang warga Bali asal Karangasem, juga merasakannya. Penganut agama Hindu dan bapak dua anak ini mengaku tidak mengalami kesulitan berarti dalam menjalani proses pernikahannya.
“Dari kepala dusun lalu kepala adat, ke kecamatan dan kemudian kabupaten, dalam hal mengurus akta perkawinan,” ujarnya saat ditanyai di Kuta, Bali.
Akan tetapi untuk mengurus surat-surat pernikahan harus dengan bantuan kepala dusun. Ia bersama istri mesti mengisi data-data yang ada dalam formulir atau blanko.
Ia tak ingat betul berapa uang yang dikeluarkan untuk mengurus administrasi perkawinan. Namun katanya, tak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya prosesi perkawinan adat.
Bagaimana perdebatan antara pemuka agama?
Hingga saat ini belum ada kesamaan pandangan antara pemuka agama terkait rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut.
Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt. Henrek Lokra, misalnya, meminta agar gagasan itu dipertimbangkan matang-matang.
Ia menjelaskan, ajaran Kristen menyebutkan perkawinan dianggap sah jika pemberkatannya dilakukan di gereja sesuai dan diberkati oleh pendeta.
Adapun legalitasnya berupa pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
Kalau di kemudian hari pemberkatan dan pencatatan permikahan dilakukan di KUA, katanya, maka itu menyalahi dua peraturan sekaligus: UU Perkawinan dan UU Adminduk.
“Jadi kita jangan dibuat bingung. Kalau dicatatkan di Kemenag, apakah perkawinan itu menjadi urusan sipil atau bagaimana?” ucap Pdt. Henrek Lokra kepada BBC News Indonesia.
Keterangan gambar,Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt. Henrek Lokra.
“Kalau alasannya untuk mengintegrasikan data, tidak terlalu urgen, kan bisa koordinasi lintas lembaga atau kementerian saja.”
“Harus jelas mana bagian negara dan gereja, enggak bisa dicampuraduk karena ada namanya wilayah teologis dan aturannya yang tidak patut dicampuri oleh negara.”
Untuk diketahui Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Kemudian ayat 2 berbunyi, perkawinan sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Perundang-undangan yang dimaksudkan itu merujuk pada pasal 3 angka 17 UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan perkawinan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Artinya, perkawinan bagi umat muslim wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan untuk pasangan non-muslim di Kantor Catatan Sipil.
Keterangan gambar,Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam Erman Jaya (kanan) membimbing pasangan pengantin sebelum melaksanakan akad nikah di KUA Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/3/2024).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga meminta Kemenag mengkaji idenya agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah umat dan masyarakat.
Kata dia, bersandar pada aturan yang ada hingga saat ini KUA masih berada di bawah Dirjen Bimas Islam yang mana direktorat yang mengurus bagian perislaman.
Jika aturannya tak diubah, maka pelaksanaannya nanti yang menikahkan pasangan agama Kristen, Buddha, atau Hindu adalah penghulu.
“Yang namanya KUA bukan di bawah Dirjen Agama Katolik, Kristen, atau Hindu, Buddha,” ucapnya.
Selain itu ia mengatakan banyak kantor KUA memakai tanah wakaf yang peruntukannya sudah jelas untuk masalah-masalah yang terkait dengan umat Islam.
Kalau kemudian KUA digunakan untuk agama lain, dia khawatir akan menimbulkan masalah.
“Saya dengar banyak dari kantor-kantor KUA tanahnya banyak menggunakan tanah wakaf yang peruntukannya tentu sudah jelas untuk masalah-masalah yang terkait dengan umat Islam.”
Keterangan gambar,Upacara pemberkatan nikah di vihara.
Berbeda dengan keduanya, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan di Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Mangku Dhanu Way Sudarma, mendukung rencana Menteri Yaqut.
Jika KUA -yang ada di tingkat kecamatan- bisa dijadikan tempat pencatatan pernikahan, maka umat Hindu yang tinggal di desa-desa tak perlu repot-repot lagi mengurus administrasi perkawinan mereka ke kantor catatan sipil.
“Rata-rata yang menikah itu tinggal di desa, sementara kantor catatan sipil itu biasanya di kabupaten atau kota. Jaraknya sangat jauh,” imbuhnya.
“Makanya ada perkawinan yang secara agama saja atau adat saja.”
Kantor KUA juga, sambungnya, bisa difungsikan untuk pelayanan bimbingan calon pengantin, kesehatan reproduksi, penurunan stunting.
Atau pembinaan bagi keluarga yang bermasalah, KDRT, rujuk dan perceraian.
“Dan pelayanan agama lainnya seperti pengurusan izin pendirian rumah ibadah, kehidupan beragama.”
Soal prosesi pernikahan, di ajaran Hindu pelaksanaan upacara perkawinan tidak dilakukan di rumah ibadah atau pura. Tapi di rumah atau gedung serbaguna sepanjang perangkat agama seperti pendeta, pihak adat, dan majelisnya terpenuhi.
Keterangan gambar,Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Eric Fernando.
Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Eric Fernando, juga setuju sepanjang KUA difungsikan sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama.
Dengan begitu, para calon pengantin semakin mudah mengurus pencatatan pernikahannya.
Karenanya Kementerian Agama diminta menyiapkan regulasi yang bisa mengkoordinasikan antar-lembaga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke KUA.
“Selain itu Kemenag juga perlu melakukan rekrutmen sumber daya manusia agar nantinya kebijakan ini bisa terlaksana dengan lancar,” kata Eric.
“Misalnya merekrut penghulu ASN maupun penghulu non-ASN di masing-masing agama.”
Di ajaran Buddha, upacara pernikahan bisa dilakukan di rumah ibadah atau gedung asalkan diperkenankan untuk melakukan dekorasi dan ada rupang Buddha.
Adapun untuk mengurus surat surat keterangan perkawinan bisa memakan waktu dua munggu setelah dukcapil menerima laporan surat keterangan perkawinan.
Jubir Menag: Pernikahannya tidak harus di KUA
Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie, memahami keresahan para pemuka agama dan masyarakat.
Ia bercerita, alasan mengapa wacana ini mengemuka karena KUA adalah satuan kerja yang paling dekat dengan masyarakat yang keberadaannya ada di tingkat kecamatan.
Data Kementerian Agama sampai tahun 2022 mencatat ada 5.913 unit KUA yang tersebar di seluruh wilayah tingkat kecamatan di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 5.901 unit.
Adapun fungsi KUA paling besar selama ini untuk pelaksanaan pernikahan, pencatatan, rujuk, wakaf, zakat, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Keterangan gambar,Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie.
Namun, dalam beberapa kasus di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, Katolik atau Hindu, kata Anna Hasbie, peran KUA jadi minim lantaran pelayanan kepada umat Islam sedikit.
Padahal, menurutnya, KUA semestinya bisa turut melayani kebutuhan umat agama lain yang kesulitan mengakses tempat ibadah atau kantor catatan sipil -karena biasanya berada di kabupaten/kota.
“Kalau KUA untuk Islam saja, kerjanya sedikit dong. Sementara ada orang yang membutuhkan layanan itu, makanya kita ingin maksimalkan fungsi KUA sebagai layanan unit keagamaan,” imbuh Anna Hasbie kepada BBC News Indonesia.
“Misalnya ada wilayah yang 100 persen Kristen atau Hindu, kalau KUA hanya untuk Islam saja enggak ada fungsinya, kan sayang. Jadi hanya melayani sedikit, padahal bisa banyak yang dilakukan.”
Berpijak dari persoalan tersebut, Kementerian Agama ingin menjadikan KUA sebagai etalase kerja Kemenag dengan memberikan pelayanan keagamaan untuk seluruh agama.
Bentuknya bisa berupa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
Praktik ini, klaimnya, sudah berjalan di Kabupaten Bangli, Bali, pada tahun lalu.
Anna bercerita petugas KUA di sana memberikan bimbingan perkawinan dan juga mencatatkan perkawinannya yang nantinya terkoneksi dengan Dinas Catatan Sipil.
“Dan ini diapresiasi masyarakat karena merasa terbantu,” sebutnya.
“Bangka Belitung juga sama, di sana mayoritas Konghucu maka KUA di sana memberikan bimbingan perkawinan bagi umat Konghucu.”
Keterangan gambar,Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kuta Alam melayani calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan akad nikah di KUA Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/3/2024).
Ide tersebut, sambungnya, kian menguat ketika situasinya tidak semua wilayah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) punya tempat ibadah untuk menggelar pemberkatan pernikahan. Termasuk juga kantor catatan sipil.
Jika situasinya demikian maka aula atau balai di KUA bisa digunakan untuk tempat ibadah sekaligus upacara pernikahan.
“Di daerah 3T mau ke gereja terdekat harus jalan berjam-jam atau menyeberang dengan perahu. Ini kan ada biaya. Kalau ada bimbingan perkawinan atau mengurus pencatatan juga tidak sekali jadi. Jika layanan itu diadakan di KUA bisa tidak? Bisa saja…”
“Didatangkan saja pendetanya, pastornya, sehingga masyarakat lebih gampang dan enggak perlu pergi jauh-jauh.”
“Jadi jangan dibayangkan kayak Jakarta ya yang semuanya serba ada.”
Intinya, kata Anna, prosesi pernikahan tidak harus dilangsungkan di KUA. Upacara perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada calon pengantin sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
Itu mengapa Kemenag akan menyamakan persepsi dalam pertemuan dengan pemuka lintas agama. Termasuk menyinkronkan peraturan yang ada sekarang.
‘Pemerintah jangan intervensi terlalu dalam’
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mendukung sepenuhnya jika rencana ini betul-betul terealisasi. Sebab idealnya memang KUA untuk seluruh agama.
“Namanya aja KUA, Kantor Urusan Agama. Bukan KUI tapi faktanya KUA hanya mengurus Islam saja, jelas tidak ideal.”
Namun untuk mewujudkan itu, Kementerian Agama tak boleh masuk terlalu dalam atau mengintervensi ajaran internal masing-masing agama, termasuk dalam hal pernikahan.
Kalau ikut campur soal upacara pernikahan, katanya, pasti akan ada penolakan.
Keterangan gambar,Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan.
Pemerintah menurut Halili cukup memfasilitasi apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat seperti soal pencatatan perkawinan.
“Kalau misalnya umat Islam kan, ijab kabul tidak harus di rumah ibadah. Tapi Kristen atau Katolik pemberkatannya harus di gereja, bagian-bagian itu negara jangan masuk terlalu dalam.”
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Agama tengah menyiapkan transformasi KUA menjadi pusat layanan lintas agama.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Zainal Mustamin, mengatakan Kemenag telah memetakan 40 layanan keagamaan yang potensial disediakan di KUA: https://repositoryku.com/
1. Layanan pendaftaran perkawinan
2. Layanan pencatatan perkawinan
3. Layanan penerbitan surat rekomendasi perkawinan
4. Layanan penerimaan data perkawinan
5. Perbaikan dan perubahan data perkawinan
6. Penerbitan surat Keterangan status belum menikah/janda/duda
7. Pencatatan Laporan Nikah di Luar Negeri
8. Pencatatan penetapan perkawinan
9. Pencatatan perjanjian perkawinan
10. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Calon Pengantin)
11. Bimbingan Perkawinan Masa Nikah (Relasi Sehat Pasutri)
12. Bimbingan pengelolaan keuangan keluarga
13. Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)
14. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
15. Bimbingan konseling dan mediasi keluarga
16. Pendampingan dan advokasi keluarga
17. Konsultasi keluarga hitasukhaya, keluarga sakinah, keluarga kristiani, keluarga bahagia katolik.
18. Layanan pemanfaatan data keagamaan
19. Penerbitan ID Rumah Ibadah
20. Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Rumah Ibadah
21. Bimbingan tata kelola rumah ibadah
22. Layanan konsultasi keagamaan
23. Layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Lembaga Keagamaan
24. Layanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kajian Keagamaan
25. Layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Kajian Keagamaan
26. Layanan penerbitan Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Siaran Keagamaan Tingkat Kecamatan
27. Layanan penerbitan Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan tingkat kecamatan
Born Fonyuy Leonard Nsohburinka, Mr Leo shot to fame with E Go Betta. That first single was one of the biggest tunes on radio and TV in 2015 – in and out of Cameroon.
He fuses Afrobeats with the country’s home-grown mbolé music, a blend of the rhythms and sounds of Cameroon like makoosa.
He’s won multiple awards – and in 2021 he was selected to be part of the musicians who cast votes for the prestigious Grammys.
Mr Leo’s path into music wasn’t straightforward. As a schoolboy, he joined the school choir – only because that was the only way to spend time with a girl he liked. His father, a stern military man, blocked his path because he wanted his son to be a medical doctor.
But “music chose me”, says Mr Leo.
“Each time I sang, it got me into a place where I really enjoyed myself. I created a world that I could fully control – without my father telling me exactly what to do – and I could just be myself,” he says.
Image caption,Mr Leo fled his home due to conflict in Cameroon
“I’m all about the One Love spirit, being there when people need and bringing out positivity,” he says.
“I just feel like if this is a gospel that people really preach around the world, it will change something, – because everyone is going through a lot of trying times.”
His music and musical growth has been influenced by the conflict in Cameroon. Since 2017, Cameroon’s mainly English-speaking north-west and south-west regions have seen a guerrilla war between government forces and insurgents fighting for the independence of the region they call Ambazonia.
Mr Leo has been personally affected – like hundreds of thousands other people, he’s been displaced and had to move from his hometown of Buea to the main town of Douala. And many of his friends and acquaintances have been killed.
“It makes me value my time more and it makes me want to do something as an artist,” he says.
“We’re not politicians, we don’t have seats in power – but we do have the power of our voice and the least I can do is use my voice to talk through one or two of my songs.” https://repositoryku.com/
Days after the death of Alexei Navalny was first reported, details about what happened to him remain scarce.
According to Russian accounts, the 47-year-old took a short walk at his Siberian penal colony, said he felt unwell, then collapsed and never regained consciousness.
On Saturday, Navalny’s family confirmed that the political activist died at 14:17 local time (09:17 GMT) on Friday 16 February.
The authorities at the prison where he was held said he suffered “sudden death syndrome”, his team reported. It is not clear if an autopsy has been performed yet on his body.
It is also not clear where his body is. Navalny’s mother Lyudmila, who arrived in the area on Saturday, has now visited the mortuary in the town of Salekhard near the prison, where she was told his body had been taken.
A spokesperson for the politician, Kira Yarmysh, said Lyudmila was not allowed inside the facility and that her son’s lawyer was pushed out of the building. The staff did not confirm whether his body was there.
She had already been told by officials that Navalny’s body would not be handed over until this was completed.
Ms Yarmysh later said that investigators had told Lyudmila they would not hand over the body for two weeks while they conducted a “chemical analysis”.
Opposition leader appeared in good health before death
Navalny’s condition had deteriorated in his three years in prison, where he complained of being denied medical treatment and had spent almost 300 days in solitary confinement. By the time of his arrest in January 2021, he had spent months recovering from a nerve agent attack.
Even so, he appeared to be in relatively good spirits and health in a court video a day before his death.
The weight of international opinion does not appear to tally with Russia’s account of what happened to him at IK-3, or “Polar Wolf” – one of Russia’s northernmost and toughest prisons.
French Foreign Minister Stéphane Séjourné said Navalny “paid with his life” for his “resistance to Russian oppression”, adding that his death was a reminder of the “reality of Vladimir Putin’s regime”.
Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, dituntut satu tahun enam bulan penjara oleh tim jaksa dalam kasus penodaan agama. Tuntutan itu dibacakan pada Kamis (22/02) di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat.
“Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” kata jaksa Rama Eka Darma di ruang sidang.
Tidak banyak dari kita yang suka membicarakan kematian. Karena kematian itu sesuatu yang gelap, menyedihkan, dan cenderung melemparkan kita ke dalam lingkaran eksistensial.
Getty ImagesThe Dali was a ‘clearly unseaworthy’ ship with ‘an incompetent crew’, the city of Baltimore argued in a lawsuit filed Monday
